• SELAMAT DATANG DI WEBSITE DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI RAWAS

Dukcapil Musi Rawas Buka Pelayanan Pada Hari Libur

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten (disdukcapil)Musi Rawas tetap membuka pelayanan pada hari sabtu. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 471.13/5386/SJ dan Nomor 471.13/5387/SJ pada Oktober 2017.

Komitmen pelayanan kepada masyarakat dalam urusan kependudukan disducapil  tetap melakukan pelayanan administrasi kependudukan(adminduk) terhitung mulai minggu pertama bulan juni 2018. Pelayanaan Adminduk ini terdiri atas pelayanan kartu keluarga, perekaman dan penerbitan KTP-Elektronik, pelayanan pindah/datang penduduk, pelayanan akta kelahiran dan akta pencatatan sipil lainnya. Pelayanan dibuka dari pukul 08.00 wib hingga pukul 13.00 wib, namun khusus pada saat cuti bersama Idul Fitri 149 H pelayanan akan diliburkan dan setelah itu akan kembali dibuka

Selain untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyrakat, hal itu juga dilakukan untuk menyukseskan Pilkada, Pileg dan pilpres. ini  merupakan tindak lanjut rapat koordinasi kependudukan di Jakarta beberapa waktu lalu untuk menyukseskan Pilkada, Pileg dan Pilpres.

Rapat Teknis Pemutakhiran Data di Disdukcapil Prov. Sumsel

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Prov.  Sumsel menyelenggarakan Rapat Teknis (Ratek) Pemutahiran Data Tahun 2018 yang bertemakan ajakan untuk mensukseskan pilkada serentak tahun 2018 dengan data yang valid di Aula Disdukcapil Prov.  Sumsel,  Kamis-Jumat, 24 s.d. 25 Mei 2018, dengan menerapkan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan praktik.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini yaitu, meningkatkan kualitas data administrasi kependudukan dengan sasaran untuk mewujudkan sumber data dan informasi kependudukan yang akurat bagi publik dan pemerintah, serta meningkatnya ketertiban administrasi kependudukan untuk pembangunan demokrasi.

Rapat ini dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Disdukcapil Prov. Sumsel,  Drs. Reinhard Nainggolan, M. Si.

Beliau menyatakan bahwa seluruh institusi yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2018 wajib komit secara konstitusional untuk mensukseskan penyelenggaraanya dengan maksimal dan aman.

“Salah satu kunci utama terselenggaranya pilkada yang sukses dan berkualitas adalah tersedianya data kependudukan yang akurat dan terkini”, ujarnya.

Reinhard menjelaskan bahwa hanya ada satu data yang dapat digunakan sebagai basis data awal dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada serentak, yaitu data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Apabila Bawaslu memerlukan data penduduk by name, by NIK, by address, wajib melalui mekanisme MoU dan PKS dengan Kemendagri”, ungkapnya.

Menurutnya, untuk kepentingan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, Pemilu Legislatif 2019. Dan Pemilu Presiden, maka perekaman dan pencetakan e-KTP harus diselesaikan sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif 2019.

“Persyaratan penduduk wajib pilih untuk menggunakan hak konstitusionalnya wajib memiliki e-KTP”, jelasnya.

Beliau menghimbau agar Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Disdukcapil di daerah untuk bekerja keras secara cerdas untuk melakukan terobosan dan inovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga target perekaman dan pencetakan e-KTP dapat selesai tepat waktu.

“Saya berharap agar para peserta rapat dapat mengaplikasikan informasi dan ilmu yang diterima di instansi tempat bekerja masing-masing”. pungkasnya.

Turut hadir sebagai narasumber, Ditjen Dukcapil Kemndagri RI, yang diwakilkan oleh Erikson Manihuruk, dan 51 orang peserta yang terdiri atas pejabat struktural, adb dari Disdukcapil, dan Kepala Disdukcapil seluruh kab/kota se-Sumsel.

Dalam kegiatan ini juga diadakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bapenda Prov. Sumsel dan Disdukcapil Prov. Sumsel.

Dalam sesi pertama rapat ini dibahas beberapa kendala yang masih dihadapi terkait data kependudukan, diantaranya data kependudukan yang ganda,  kesalahan nama,  kesalahan alamat, kesalahan nomor NIK dan KK,  masalah perekaman dan pencetakan e-KTP dan lainnya.

“Saya berharap agar setelah rapat ini ada penyelesaian untuk semua masalah terkait data kependudukan”, tegas Erik.

sumber

WNA Rekam KTP el

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Musi Rawas  melayani perekaman dan pencetakan KTP el bagi WNA. Tapi, tidak semua WNA bisa memiliki, kecuali yang sudah mengantongi izin tinggal di Indonesia dari kantor Imigrasi. KTP yang diterbitkan untuk WNA memiliki blanko yang sama dengan KTP elektronik yang diterbitkan untuk WNI. Namun, ada beberapa perbedaan, yaitu keterangan asal warga negara dan masa berlaku.Untuk memperpanjang KTP yang dia punya, para WNA ini diwajibkan juga memperpanjang Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dari Imigrasi.

Di Kabupaten Musi Rawas baru satu WNA yang sudah melaporkan diri dan datanya sudah direkam serta sudah memilik Kartu Keluarga.

JEMPOL DUA

Jemput Bola Dokumen Untuk Anda ( JEMPOL DUA) merupakan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas dalam melayani masyarakat dengan langsung turun ke desa-desa diharapkan masyarakat merasa lebih mudah untuk memiliki dokumen kependudukan. Program ini merupakan inovasi pelayanan disdukcapil kab. Musi Rawas untuk lebih mendekatkan lagi kepada masyarakat sehingga masyarakat yang selama ini kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan kini lebih mudah.

Jarak tempuh salah satu alasan masyarakat enggan datang langsung ke kantor disdukcapil untuk mengurus dokumen kependudukan, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memiliki dokumen. oleh karena itu dengan JEMPOL DUA menjadi solusi tersebut agar pelayanan bisa menjangkau wilayah-wilayah yang jauh dan masyarakat bisa memilik dokumen.

Pengadaan Perangkat KTP el Dilakukan Oleh Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Disdukcapil) Kabupaten Musi Rawas telah menerima Surat Edaran Nomor 471.13/14652/DUKCAPIL tentang Pengadaan Perangkat KTP-el Kepada Bupati/Walikota. isinya tentang pengadaan perangkat KTP el yang dilakukan oleh pemerintah daerah. jadi bila ada perangkat KTP el yang sudah rusak, maka penggantinya dilakukan oleh pemerintah daerah dengan dibebankan ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) masing-masing daerah.

dalam surat tersebut, pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana perangkat KTP el melalui nggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) masing-masing daerah dengan berpedoman kepada peraturan dalam negri tentang pedoman penyusunan APBD.

Perangkat KTP el Banyak Alami Kerusakan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukcapil) Kabupaten Musi Rawas melakukan pengecekan dan perekaman perangkat perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektroni ( KTP el). ini dimaksud untuk memetakan di kecamatan mana saja perangkat KTP el yang mengalami kerusakan. Bagaimana target perekaman kita akan terpenuhi, jika ada perangkat KTP-el yang rusak, maka dari itu disdukcapil Kab. Musi Rawas menginventarisir perangkat KTP el

terdapat puluhan perangkat yang mengalami kerusakan, baik itu PC Client, Iris Scanner, Finger Print maupun Signatute Pad. Iris Scanner sendiri ada sepuluh buah yang mengalami kerusakan dari berbagai kecamatan.  ini nantinya akan di bawa ke provinsi dan akan diperbaiki oleh tim teknisi dari pusat.

  • TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MENUJU TERCIPTANYA AKURASI DATA DAN INFROMASI KEPENDUDUKAN