Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian WNI

No.

KOMPONEN

URAIAN

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – UndangNomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan;
2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2009 Tentang PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2013 Tentang PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retibusi Penggantian Biaya Cetak KartuTanda Penduduk dan  Akta Catatan Sipil;
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 5 Tahun

2011 tentang persyaratan dan tata carapendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.

1. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah;
2. Surat Kematian (visum) dari Dokter/Petugas Kesehatan;
3. Fotocopy KK dan KTP yang bersangkutan (dilegalisir);
4. Fotocopy Akta Kelahiran yang meninggal (dilegalisir)

1. Tata cara Pencatatan Kematian bagi WNI :
2. Pemohon:

Datang ke Desa/Kelurahan, melakukan pendaftaran dengan mengisi Formulir Pelaporan Kematian dan melampirkan persyaratan yang diperlukan.

1. Desa/Kelurahan:

a)  Menerima/meneliti formulir Pelaporan Kematian dan berkas persyaratan;

b)  Mengisi dan menandatangani Surat Keterangan Kematian;

c)  Menyerahkan Surat Keterangan Kematian lembar ke-3 (tiga) beserta berkas pelaporan dan persyaratan kepada pemohon untuk dibawa ke Instansi Pelaksana;

d)  Mencatat data kematian dalam BHPPK/BIP;

e)  Menyimpan Surat Keterangan Kematian lembar ke-1 (satu) sebagai arsip;

f)   Mengirim Surat Keterangan Kematian lembar ke-2 (dua) beserta berkas persyaratan ke Kecamatan.

1. Kecamatan :

a)  Menerima dan meneliti formulir Surat Keterangan Kematian lembar ke-2 beserta berkas persyaratan dari Desa/Kelurahan;

b)  Melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan berdasarkan formulir Surat Keterangan Kematian;

c)  Menyimpan berkas persyaratan sebagai arsip.

1. Instansi Pelaksana :

a)  Petugas Registrasi Pencatatan Sipil menerima dan meneliti Surat Keterangan Kematian lembar ke-3 beserta berkas pelaporan dan persyaratan;

b)  Melakukan proses pencatatan dan penandatanganan Register Akta Kematian, termasuk 2 orang saksi;

c)  Melakukan perekaman data kematian ke dalam database kependudukan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian;

d)  Penandatanganan Register Akta dan Kutipan Akta Kematian oleh Kepala Instansi Pelaksana;

e)  Menyerahkan Kutipan Akta Kematian kepada pemohon;

f)   Menyimpan Register Akta Kematian dan berkas persyaratan pelaporan kematian.