Akhir-akhir ini Dinas Kependudukan dan Kependudukan Catatan Sipil Kab. Musi Rawas ramai oleh pemohon yang mengajukan akta kelahiran mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat yang mengharuskan memiliki akta kelahiran. Meningkatnya pengajuan permohonan akta lahir menandakan kesadaran masyarakat Kabupaten Musi Rawas mulai baik. Seiring dengan aturan pemerintah yang mengharuskan masyarakat …
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada hakikatnya negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada …
Hari Raya Iedul Fitri 1436 H, identik dengan baju baru. Demikian juga dengan tahun ajaran baru, identik dengan seragam sekolah dan perlengkapan sekolah yang serba baru. Di tahun 2015 ini, tahun ajaran baru bersamaan dengan lebaran. Maka yang terlihat di mall-mall bukan hanya memburu kue-kue lebaran dan baju lebaran tetapi …
Eksistensialisme merupakan paham atau pandangan yang berpusat pada manusia sebagai individu yang bertanggungjawab atas kemauannya yang bebas tanpa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Pandangan tersebut pada akhirnya akan membuat manusia kurang memahami apa yang (seharusnya) dilakukan. Pandangan eksistensialisme disini bukan seperti pandangan eksistensialismenya Simone de Beauvoir dalam …
Paulo Freire adalah seorang sarjana hukum yang banyak menekuni bidang pendidikan dan kebudayaan di negaranya, Brazil. Freire belajar dari orang tuanya untuk menghargai dialog dan menghormati pendapat orang lain. Pengalamannya sebagai pejabat dalam bidang kesejahteraan banyak membawanya untuk berinteraksi dengan kaum miskin. Pengalaman tersebut bermanfaat dalam pengembangan metode dialogik dalam …
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipl Kabupaten Musi Rawas, baru-baru ini mengunjungi Kab.Siak. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan terpadu itsbat nikah. Seperti kita ketahui bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03/Bua.6/Hs/SP/III/2014 tentang Tata cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu. …
