Tujuan utama dari terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.
Perubahan Substansi Yang Mendasar Dalam Perubahan UU NO. 23 TAHUN 2006
1. Masa Berlaku KTP Elektronik (KTP-el)
a. Masa berlaku KTP-el yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur
hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (pasal 64 ayat 7 huruf
a UU No. 24 Tahun 2013).
b. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun
2013 ini, ditetapkan berlaku seumur hidup (pasal 101 point c UU No. 24 Tahun 2013).
2. Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri
Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data
kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang
digunakan untuk semua keperluan: alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan
DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi,
penegakan hukum, dan pencegahan kriminal (pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013).
3. Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el
Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di
Jakarta akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota pada Tahun 2014 (pasal 8 ayat 1 huruf c UU No. 24 Tahun 2013).
4. Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun
Semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup
dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30
April 2013.
5. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil
Semula dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting, diubah menjadi
penerbitannya di tempat domisili penduduk.
6. Pengakuan dan Pengesahan Anak
Dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut
hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara (pasal 49 ayat 2). Pengesahan
anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan
Anak (pasal 49 ayat 3 UU No. 24 Tahun 2013).
7. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah
menjadi untuk semua dokumen kependudukan seperti KK, KTP-el, Akta Kelahiran,
Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan
lain-lain (pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013)
8. Pencatatan Kematian
Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah
menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya
kepada Instansi Pelaksana (pasal 44 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). Pelaporan
tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, Desa/Kelurahan dan
Kecamatan. Dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan
meningkat secara signifikan.
9. Stelsel Aktif
Semula stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif
diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas.
10. Petugas Registrasi
a. Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana
dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (pasal 12 ayat 1 UU No. 24
Tahun 2013).
b. Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota, dan
c. Petugas Registrasi harus PNS, diubah diutamakan PNS (pasal 12 ayat 1 UU No. 24
Tahun 2013).
11. Pengangkatan Pejabat Struktural pada Unit Kerja Administrasi Kependudukan
a. Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di
Provinsi, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan
Gubernur (pasal 83A ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013).
b. Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di
Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas
usulan Bupati/Walikota melalui Gubernur (pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun
2013).
c. Penilaian kinerja Pejabat Struktural tersebut dilakukan secara periodik oleh
Menteri Dalam Negeri (pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013).
12. Pendanaan Program dan Kegiatan Adminduk dibebankan pada APBN
Pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi
kependudukan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN
(pasal 87A UU No. 24 Tahun 2013) dan dimulai pada APBN-P Tahun Anggaran 2014
(pasal 87B UU No. 24 Tahun 2013), dengan demikian berarti sebelum tersedia
APBN-P tahun 2014, pendanaannya masih tetap menggunakan APBD.
13. Penambahan Sanksi
a. Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan
manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp. 75.000.000 (pasal 94 UU No. 24 Tahun 2013).
b. Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPTD, Instansi
Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi pungutan biaya kepada
penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp. 75.000.000 (pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013).
c. Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau
mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (pasal
95B UU No. 24 Tahun 2013).
Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
1. Perubahan Uundang-Undang ini berlaku sejak diundangkan.
2. Khusus yang berkaitan dengan APBN, baru diberlakukan secara efektif sejak tersedianya APBN/APBN-P untuk pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan adminduk di Provinsi dan Kab/Kota.