Penerbitan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Musi Rawas telah melampaui target angka nasional. Dimana pencapaiannya kini sudah mencapai 78,4% dari 77% target angka nasional yang telah ditetapkan di tahun 2016. Hal ini disampaikan oleh Kabid Pencatatan Sipil Kab. Musi Rawas, Hj. Rusanamulawati “Selain KTP elektronik, KK …
Kartu Identitas Anak ( KIA ) adalah Kartu yang diterbitkan Pemerintah untuk melakukan pendataan, memberikan perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional anak-anak yang ada di Indonesia. KIA ini sendiri dibagi dua jenis. Antara lain KIA umur anak antara 0-5 tahun dan 5-17 tahun kurang satu hari. Perbedaannya adalah untuk KIA 0-5 tahun …
Musi Rawas, Kalangan abdi negara atau pegawai negeri sipil (PNS) di wilayah Kabupaten Musi Rawas, menjalani tes urine. Langkah tersebut sebagai upaya mengantisipasi penyalahgunaan narkoba dikalangan pegawai. Pemkab Musi Rawas menggandeng BNN Provinsi Sumatera Selatan yang langsung hadir Brigjen pol Muhammad Iswandi Hari. Beliau menyambut baik dengan tes urine yang …
Kepastian hukum disebut juga dengan istilah principle of legal security dan rechtszekerheid. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (rechtszekerheid) juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang. Menurut …
Salah satu hal mendasar bidang administrasi kependudukan adalah pencatatan peristiwa penting. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dari sepuluh peristiwa penting tersebut, setidaknya ada dua peristiwa yang sering terabaikan …
Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data …
